Pedoman Pengendalian Gratifikasi

PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. PENDAHULUAN
Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, suatu perusahaan tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik internal perusahaan maupun pihak di luar perusahaan guna menjalin kerjasama bisnis yang dinamis dan berkesinambungan. Terkait dengan hubungan bisnis, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan kerja sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan bisnis tetap berada dalam koridor etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governace), maka diperlukan pengaturan mengenai gratifikasi dan tata cara/mekanisme pelaporannya.
Bahwa untuk menciptakan iklim bisnis yang bersih dari praktik korupsi termasuk gratifikasi di lingkungan perusahaan, PT Kawasan Industri Gresik. berkomitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di seluruh lini/fungsi perusahaan.
Untuk menjaga etika bisnis dan etika kerja yang bersih dan sejalan dengan komitmen yang telah dibangun, dipandang perlu membuat Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT Kawasan Industri Gresik. sebagai panduan atas tata laksana penerimaan, pemberian, permintaan, penolakan, dan pelaporan gratifikasi di lingkungan perusahaan.
Dengan berlakunya pedoman ini, diharapkan seluruh insan perusahaan dapat mematuhi pedoman mengenai gratifikasi yang berlaku ini, karena dengan menyampaikan laporan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka insan perusahaan yang bersangkutan terlindungi dan terhindar dari kemungkinan dijatuhkannya tuduhan tindak pidana suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh Insan Perusahaan terhadap ketentuan Gratifikasi.
2. Membentuk lingkungan perusahaan yang sadar dan paham dalam me-nangani/mengendalikan segala bentuk Gratifikasi.
3. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung ter-ciptanya GCG dilingkungan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Mempermudah pelaporan atas penerimaan Gratifikasi.

3. RUANG LINGKUP
Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini mengatur hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian, dan penolakan segala bentuk gratifikasi, serta pengelolaan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan dan tak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PT Kawasan Industri Gresik.

Gratifikasi terbagi dalam 2 kategori yang terdiri dari:
4. Gratifikasi yang dianggap suap
Gratifikasi ini merupakan gratifikasi yang melawan hukum.
Gratifikasi ini berhubungan dengan pekerjaan, wewenang, dan/atau jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan beturan kepentingan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang diketahui dan/atau patut diduga bahwa gratifikasi tersebut diberikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (independensi dan obyektivitas) dalam menggerakkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
5. Gratifikasi yang tidak dianggap suap
Gratifikasi ini merupakan gratifikasi yang tidak berhubungan dengan wewenang dan/atau jabatannya, serta tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Gratifikasi ini meliputi gratifikasi yang terkait dengan kegiatan kedinasan atau terkait kegiatan non kedinasan.
a. Gratifikasi terkait kedinasan
Gratifikasi ini berhubungan dengan atau yang diterima pada saat mewakili Perusahaan secara resmi yang ditandai dengan adanya undangan, surat tugas / disposisi, dan/atau laporan pelaksanaan tugas.
Gratifikasi ini berlakukan umum bagi semua pihak yang mewakili Perusahaan/ Instansi terkait.
b. Gratifikasi terkait non kedinasan
Gratifikasi ini bersifat sosial dan berlaku umum. Gratifikasi ini diadakan pada saat berlangsungnya sesi ibadah keagamaan, upacara adat, syukuran keluarga, apresiasi atas prestasi pribadi, dan promosi serta musibah.
6. PENGERTIAN/DEFINISI
1. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, calon karyawan dan pihak-pihak yang diperbantukan dan/atau ditugaskan pada Perusahaan, Anak Perusahaan, dan afiliasi serta personil yang bekerja di lingkungan PT Kawasan Industri Gresik.
.
2. Suap adalah memberi/menjanjikan dan menerima sesuatu kepada/dari seseorang dengan maksud supaya orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan Perusahaan, antara lain untuk :
2.1. Mempengaruhi keputusan pejabat terkait agar menguntungkan pihak pem-beri suap.
2.2. Mendapatkan perlakuan istimewa atas hubungan dengan pihak lain.
2.3. Mengajak atau bermufakat untuk berbuat sesuatu yang melanggar atau patut diduga melawan hukum.

3. Gratifikasi adalah penerimaan, pemberian dan/atau permintaan dalam arti luas, termasuk tetapi tidak terbatas pada hadiah/cinderamata dan/atau hiburan, yang diterima, diberikan dan/atau diminta di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.

4. Gratifikasi yang dianggap suap adalah penerimaan, pemberian dan/atau per-mintaan insan perusahaan dan/atau piihak ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

5. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah penerimaan, pemberian yang diterima insan perusahaan atau pihak ketiga baik yang terkait dengan kedinasan atau non kedinasan, yang tidak berhubungan dengan wewenang dan/atau jabatannya, serta tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

6. Gratifikasi terkait kedinasan adalah penerimaan, pemberian yang terkait seluruh kegiatan resmi Perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan berlaku umum bagi semua pihak.

7. Gratifikasi terkait non kedinasan adalah penerimaan atau pemberian yang tid-ak terkait kegiatan resmi perusahaan dan bersifat sosial dan berlaku umum.

8. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana insan perusahaan yang mendapatkan kewenangan atau kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendelegasian kewenangan atau kuasa, dimana insan perusahan ter-sebut memiliki atau diduga:

8.1. memiliki kepentingan pribadi/kelompok,
8.2. memberikan keuntungan atau manfaat pribadi/kelompok,
8.3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atas persetujuan yang akan diberikan oleh insan perusahan tersebut.

9. Berlaku Umum adalah adanya perlakuan yang sama dan tidak menyangkut yang khusus/tertentu saja serta bersifat transparan dan objektif.

10. Musibah adalah suatu kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seorang, yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi fisik, psikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti : kematian, sakit kronis atau sakit akibat kecelakaan.
.
11. Bencana adalah keadaan kahar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

12. Formulir Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi dalam elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan atau pemberian gratifikasi.

13. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang dibuat oleh insan perusahaan selaku penerima gratifikasi yang berisi informasi penerimaan gratifikasi dan tertuang dalam Formulir gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.

14. Penanganan Laporan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan, analisis, klasifikasi, dan verifikasi laporan, usulan penetapan status kepemilikan gratifikasi, serta penyerahan surat penetapannya kepada pelapor.

15. Unit/Fungsi Pengendalian Gratifikasi adalah unit/fungsi yang ditetapkan oleh Direksi yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Pengendali Gratifikasi.

16. Perusahaan adalah PT. Kawasan Industri Gresik

17. Pemberian adalah perbuatan memberi gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga.

18. Penolakan adalah perbuatan penolakan segala bentuk pemberian/ permintaan gratifikasi dengan baik dan sopan, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi/peminta.

19. Penerimaan adalah perbuatan menerima gratifikasi baik secara langsung mau-pun tidak langsung dari pihak ke tiga.

20. Permintaan adalah perbuatan meminta gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ke tiga.

21. Pihak ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, bank, counterpart maupun mitra usaha.

22. Hadiah/cinderamata adalah setiap bentuk penerimaan, pemberian, dan per-mintaan dalam arti luas, yakni meliputi uang atau setara uang, barang, dis-kon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, buah tangan, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

23. Hiburan Bisnis adalah segala bentuk kenikmatan baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Hiburan dapat meliputi dan tidak terbatas pada undangan makan/ jamuan bisnis, musik, film, seni, ataupun berupa permainan, olah raga dan wisata.

7. TANGGUNG JAWAB
Pedoman ini disiapkan oleh Staf Direksi, diperiksa oleh Direktur dan Disahkan Direktur Utama. Pelaksanaan pedoman ini menjadi tanggungjawab semua pihak yang terkait.

8. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Nega-ra Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Anggaran Dasar PT Kawasan Industri Gresik No 32 tanggal 09 April 2015 yang dibuat dihadapan Slamet Wahjudi S.H Notaris/PPAT di Gresik.

6. Surat Keputusan Direksi Nomor …. /Kpts/Dir/2017 tanggal ……… tentang Pen-erapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG);

7. Surat Keputusan Direksi Nomor ../Kpts/Dir/2017 tanggal ……. tentang Pedoman Etika Perusahaan;

8. Pernyataan Komitmen Bersama tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di PT. Kawasan Industri Gresik ;

9. KEBIJAKAN
Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau memberi hadiah berupa uang, bingkis-an/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung mau-pun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. MANAJEMEN RISIKO
RESIKO :
Berkaitan dengan gratifikasi terdapat beberapa potensi terjadinya hal-hal sebagai berikut :
1. Terlalu kaburnya pemahaman mengenai gratifikasi sehingga terdapat potensi pengendalian tidak dapat dilakukan dengan optimal.
2. Sulitnya departemen terkait melacak adanya praktek gratifikasi di lingkungan perusahaan

PENGENDALIAN RESIKO
Untuk menanggulangi resiko tersebut timbul, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Mengenai jenis “pemberian” dikategorikan secara rinci sehingga terdapat kejelasan mengenai klasifikasi suatu “pemberian” sebagai gratifikasi
2. Optimalisasi peran tim pengendali gratifikasi dan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua karyawan dan stakeholders Perusahaan.

11. KATAGORI GRATIFIKASI
Gratifikasi dapat dikatagorikan :

1. Gratifikasi yang dianggap suap : Penerimaan, pemberian dan/atau permintaan insan perusahaan dan/atau piihak ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap : Penerimaan, pemberian yang diterima insan perusahaan atau pihak ketiga baik yang terkait dengan kedinasan atau non kedinasan, yang tidak berhubungan dengan wewenang dan/atau jabatannya, serta tidak berlawanan dengan tugas dan kewajibannya diantaranya :

2.1 Gratifikasi terkait kedinasan : Penerimaan, pemberian yang terkait seluruh kegiatan resmi Perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan berlaku umum bagi semua pihak.
3.
3.1 Gratifikasi terkait non kedinasan : Penerimaan atau pemberian yang tidak terkait kegiatan resmi perusahaan dan bersifat sosial dan berlaku umum.

12. PELAKSANAAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKASI
3.1. PENERIMAAN GRATIFIKASI
a. Penerimaan Gratifikasi Yang Dilarang
Insan Perusahaan DILARANG menerima segala bentuk gratifikasi yang dianggap suap.
Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada Staff Direksi selaku pengendali Gratifikasi di Perusahaan untuk diproses lebih lanjut.
Penerimaan Gratifikasi Yang Dianggap Suap meliputi penerimaan gratifikasi yang diperoleh dari:
1. Pihak ketiga, tidak terbatas pada distributor, kontraktor, supplier, bank, perusahaan asuransi, biro perjalanan atau perusahaan konsultan :
2. Karena pekerjaan, jabatan atau kewenangannya dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan,
3. Terkait layanan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan, dan tidak terbatas pada :
- proses pengadaan barang dan jasa;
- proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan; dan/atau
- proses persetujuan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta
- proses penerimaan, promosi dan mutasi karyawan.
4. Keuntungan, seperti jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial karena hubungan jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.

b.Penerimaan Gratifikasi Yang Dapat/Diperbolehkan
5. Insan Perusahaan DAPAT/DIPERBOLEHKAN menerima gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kegiatan kedinasan dari pihak ketiga yang tidak dimaksudkan sebagai pemberian suap, dengan persyaratan sebagai berikut :
13. Benda-benda promosi, cinderamata, buah tangan, atau kenang-kenangan dengan ketentuan :
- Terdapat logo/nama perusahaan pihak pemberi;
- Diberikan dalam suatu acara/ kegiatan perusahaan yang resmi;
- Memiliki batasan nilai tidak melebihi dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang diterima dari satu pemberi;
- Hadiah tersebut tidak berbentuk uang cash/ tunai atau voucher;
- Melaporkan penerimaan benda-benda tersebut kepada Staff Direksi untuk diproses lebih lanjut.
14. Hiburan bisnis yang diberikan untuk tujuan Perusahaan yang sah guna meningkatkan hubungan dengan para pihak ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berhubungan dengan tujuan bisnis yang sah (misalnya menyertai seorang pelanggan/ pemasok ke suatu acara sesuai dengan keperluan perusahaan) seperti jamuan bisnis, kegiatan olah raga, acara seni atau kegiatan setara lainnya;
- Diadakan ditempat bisnis/ tempat kegiatan acara yang terhormat/ pantas yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap perusahaan;
- Hiburan tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan dalam konteks acara bisnis tersebut;
- Hiburan tersebut tidak berbentuk cash/tunai atau vaucher
- Tidak mengganggu waktu kerja insan perusahaan yang bersangkutan;
- Melaporkan penerimaan tersebut kepada Staff Direksi sebagai Pengendali Gratifikasi untuk diproses lebih lanjut.

1. Uang pengganti akomodasi dan tansport atau uang rapat sehubungan kehadirannya dalam rapat, sebagai pembicara dan/atau nara sumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga. Hal ini dapat diterima sebagai apresiasi atas kontribusi pemikiran, masukan, dan keahlian/restasi yang telah diberikan, dengan ke-tentuan sebagai berikut :
- telah diatur pada standar biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda;
- Jumlah yang diberikan dalam nilai wajar (sesuai ketentuan perusahaan / penerima);
- Tidak terdapat konflik kepentingan.
- Melaporkan penerimaan tersebut kepada Staff Direksi sebagai Pengendali Gratifikasi untuk diproses lebih lanjut.

2. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan Perusahaan tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari pihak ketiga atau pihak lain yang tidak diketahui dan/atau pada posisi dimana gratifikasi tersebut sudah ada di suatu tem-pat, yang dititipkan kepadanya atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Perusahaan tersebut, maka yang bersangkutan wajib segera melaporkan hal tersebut kepada Staff Direksi sebagai Pengendali Gratifikasi untuk di proses lebih lanjut.

3. Barang/uang/setara uang, ketika insan perusahaan menye-lenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, upacara adat lainnya atau keagamaan, atau terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi, memasuki usia pensiun atau terkait musibah dengan batasan-batasan sebagai berikut:
- Pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi insan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan berlaku umum;
- Tidak mempunyai konflik kepentingan;
- Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang diterima dari satu pemberi.

4. Kompensasi dan/atau penghasilan atas profesi di luar kedi-nasan, dengan ketentuan :
- Tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tugasnya;
- Tidak terdapat konflik kepentingan;
- Tidak dilaksanakan pada saat jam kerja, apabila dilaksanakan pada saat jam kerja, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan atau pihak yang berwenang.

5. Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir yang berlaku umum.
6. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.

Insan Perusahaan tidak wajib melaporkan penerimaan yang terkait kegiatan non kedinasan yang dimaksud dalam poin 5) sd 8) kepada Perusahaan.

3.2. PEMBERIAN GRATIFIKASI
a. Pemberian “Gratifikasi” Yang Dilarang
Insan Perusahaan DILARANG :
 Menjanjikan, menawarkan atau memberikan “gratifikasi” yang dianggap suap kepada pihak ketiga, baik langsung maupun tidak langsung.
 Memberikan bantuan kepada pihak ketiga dengan menggunakan dana/fasilitas perusahaan untuk dan atas nama pribadi.

b. Pemberian “Gratifikasi” Yang Dapat/Diperbolehkan
Insan Perusahaan DAPAT/DIPERBOLEHKAN memberikan gratifikasi yang tidak dianggap suap kepada pihak ketiga atau insan perusahaan dengan ketentuan :

1) Benda-benda promosi, cindera mata, buah tangan atau kenang-kenangan dalam acara/ kegiatan resmi perusahaan yang berlaku umum (peresmian, lounching, dll) atau dalam acara khusus untuk pihak/instansi tertentu, dengan ketentuan:
- Hadiah tersebut tidak berbentuk uang tunai atau voucher;
- Tertera logo/nama perusahaan pada barang tersebut jika memungkinkan; dan
- Memiliki batasan nilai yang tidak melebihi dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada 1 (satu) pihak ketiga dalam waktu satu tahun.
- Bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum.
- Melaporkan pemberian benda-benda tersebut kepada Staff Direksi selaku pengendali gratifikasi untuk diproses lebih lanjut.
2.
3. 2) Hiburan Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berhubungan dengan tujuan bisnis yang resmi dan wajar (misalnya menyertai mitra usaha/mitra kerja ke suatu acara sesuai dengan keperluan perusahaan, seperti jamuan bisnis, kegiatan olah raga, acara seni atau kegiatan setara lainnya;
- Diadakan ditempat bisnis/ tempat kegiatan acara yang terhormat/ pantas yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap perusahaan.
- Hiburan/jamuan bisnis tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan dalam konteks acara bisnis tersebut;
- Batasan nilai Hiburan Bisnis/Jamuan bisnis tidak lebih dari
Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) orang tamu dalam waktu satu tahun.
- Hiburan/jamuan bisnis yang diberikan tersebut tidak berbentuk cash/tunai atau voucher dan melaporkan pemberian tersebut kepada Staff Direksi sebagai Pengendali Gratifikasi untuk diproses lebih lanjut.

3 ) Pemberian sumbangan/ bantuan atau hibah untuk kegiatan pem-binaan usaha kecil, kegiatan sosial kemasyarakatan (Corporate So-cial Responsibility/CSR), keagamaan, pelatihan, sponsorship, sum-bangan yang terkait dengan musibah, dan bentuk pemberian lain yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan membina ekonomi kecil dan masyarakat sekitar, dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi atau pejabat yang berwenang.
4.
5. 4) Pemberian uang pengganti akomodasi dan transportasi atau uang rapat sehubungan kehadirannya dalam rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah atau pihak Profesional, sebagai apresiasi atas kontribusi pemikiran, pekerjaan/ prestasi, dan keahlian yang telah diberikan kepada Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- Telah diatur dalam standar biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan dengan besaran nilai sebagaimana lampiran 1. Standar Biaya.
- Uang pengganti akomodasi dan transportasi hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga (pihak Instansi Pemerintah atau pihak Profesional) yang secara resmi diundang Perusahaan yang ditandai dengan adanya undangan, atau surat tugas / disposisi, dan / atau laporan pelaksanaan tugas.
- Melaporkan penerimaan tersebut kepada Staff Direksi sebagai pengendali Gratifikasi untuk diproses lebih lanjut.

3.3. Penolakan Gratifikasi

Insan Perusahaan WAJIB MENOLAK gratifikasi yang dianggap suap dan segala bentuk penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi yang termasuk gratifikasi yang melawan hukum dari dan untuk pihak ketiga.

Penolakan tersebut dilakukan dengan cara sopan dan santun disertai dengan penjelasan atas kebijakan dan ketentuan gratifikasi yang ditetapkan perusahaan.

Terhadap setiap penolakan penerimaan/permintaan gratifikasi yang dilakukan, maka insan perusahaan tersebut tidak wajib melaporkan kepada Staff Direksi.
6.
15. PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pengelolaan dan Pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan dilakukan oleh Staff direksi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pengendali Gratifikasi.

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, staff direksi selaku pengendali Gratifikasi dapat berkoordinasi dengan KPK secara berkala dan pihak-pihak lain, serta dapat melibatkan Unit terkait.

Tugas staf direksi sebegai pengendali Gratifikasi :
1. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan perusahaan atau pihak ketiga.
2. Melakukan pencatatan dan meneliti setiap laporan gratifikasi yang diterima.
3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor, penerima, pemberi, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan, pemberian, permintaan dan penolakan gratifikasi.
4. Menentukan dan memberikan rekomendasi pemanfaatan gratifikasi.
5. Melakukan pelaporan, koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Direksi dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Perusahaan dalam pengelolaan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi.
7. Menyalurkan gratifikasi kepada pihak yang berwenang atau yang telah ditentukan.
8. Melaporkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini kepada Unit yang berwenang menangani pelanggaran disiplin.
9. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi di lingkungan perusahaan kepada Direksi sebagaimana lampiran 2. Laporan Pengendalian Gratifikasi.
16.
Atas penerimaan gratifikasi dapat ditentukan pemanfaatannya sebagai berikut:
1. Dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang;
2. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; atau
3. Disumbangkan kepada yayasan/organisasi sosial/masyarakat umum.

17. PELAPORAN GRATIFIKASI
Tata Cara Pelaporan
Setiap penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi yang dianggap suap dan wajib dilaporkan kepada KPK melalui Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Gambar 1. Tata Cara Pelaporan

Tata cara pelaporannya sebagai berikut:
1. Pelaporan dilakukan dengan mengisi formulir (Lampiran 3. Formulir Gratifikasi) yang disediakan oleh TPG dan disampaikan kepada TPG beserta lampiran dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
2. Jangka waktu pelaporan melalui TPG sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima oleh pelapor atau insan perusahaan.
3. Apabila jangka waktu pelaporan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja dan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima oleh insan perusahaan, maka pelapor/insan perusahaan melaporkan langsung kepada KPK dengan mengisi formulir (Lampiran 4. Laporan Gratifikasi KPK) yang ditetapkan oleh KPK secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
4. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada poin (1), TPG memverifikasi kelengkapan data dan reviu status dokumen, kemudian mengkategorikan apakah gratifikasi tersebut dianggap suap atau tidak dianggap suap.
5. Apabila hasil reviu TPG sebagaimana dimaksud pada poin (4) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, TPG menyampaikan rekapitulasi laporan dan reviu tersebut kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan gratifikasi tersebut diterima.
6. Setelah KPK menerima rekapitulasi laporan dan reviu gratifikasi dari TPG, tindaklanjutnya meminta data dan keterangan terkait laporan gratifikasi kepada TPG guna analisis dan penetapan status laporan tersebut. Hasilnya KPK mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi yang diserahkan kepada pelapor dan atau TPG untuk disampaikan kepada Pelapor.
7. Barang Gratifikasi yang diterima Pelapor diserahkan langsung kepada KPK atau melalui TPG untuk diserahkan kepada KPK sesuai dengan SK Penetapan status kepemilikan yang diterbitkan oleh KPK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak SK tersebut diterima Pelapor.
Gratifikasi Yang Dikecualikan Dari Pelaporan
Dikecualikan dari pelaporan gratifikasi adalah penerimaan oleh insan perusahaan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dan/atau tindak pidana lainnya atau dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Pemantauan
Pemantauan (monitoring) pelaksanaan pedoman adalah suatu proses untuk mengetahui pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang sedang ber-jalan. Kegiatan Pemantauan dapat membantu meningkatkan kualitas pelaksa-naan dan mengidentifikasi risiko-risiko yang memerlukan mitigasi guna mencapai tujuan program.
PELAKSANAAN PEDOMAN
Dalam rangka menjamin pedoman ini diketahui, diterapkan dan dilaksanakan oleh Insan perusahaan serta seluruh pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan PT Kawasan Industri Gresik., maka seluruh insan perusahaan di lingkungan perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Mendorong setiap insan perusahaan agar berperan aktif dalam mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang anti korupsi, termasuk gratifikasi.
b. Mencantumkan ketentuan dan/atau jaminan mengenai larangan adanya praktik KKN, termasuk gratifikasi pada setiap transaksi bisnis atau kon-trak/perjanjian.
c. Memberikan informasi yang jelas dan tegas secara sopan dan santun kepada pihak manapun mengenai ketentuan gratifikasi dalam pedoman ini.

PEMANTAUAN EFEKTIVITAS
Staff Direksi (Selaku pengendali Gratifikasi) melakukan pemantauan efek-tivitas proses pelaksanaan pengendalian gratifikasi dengan cara :
d. melakukan pemantauan atas penerapan Pedoman ini di lingkungan dan berkoordinasi dengan Unit-unit terkait.
e. melakukan pemantauan ketepatan waktu pelaksa-naan sistem Pengendalian Gratifikasi.
f. Melakukan pemantauan tindaklanjut atas pelaksa-naan pemanfaatan penerimaan gratifikasi dan pen-yaluran gratifikasi kepada pihak yang telah diten-tukan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan KPK.
18. EVALUASI
Tahap evaluasi ini merupakan kegiatan untuk menentukan pencapaian tujuan penerapan pedoman pengendalian gratifikasi dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT. Kawasan Industri Gresik staff Direksi (Selaku pengendali gratifikasi) melakukan evaluasi mengenai :
a. kinerja pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Kawasan Industri Gresik.
b. penyesuaian secara berkala terhadap Pedoman ini sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan dinamika bisnis serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan. Setiap perubahan terhadap pedoman ini dinyatakan berlaku apabila telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT. Kawasan Industri Gresik.

19. PERLINDUNGAN PELAPOR
Sebagaimana telah diatur dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran, perusahaan melindungi Pelapor baik insan perusahaan atau Pihak eksternal.
Perlindungan terhadap pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran dan menjamin kerahasiaan pelapor maupun keluarganya.
Perlindungan pelapor meliputi:
a. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan.
b. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor apabila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor
c. Memberikan jaminan keamanan informasi.
d. Untuk Pelapor Internal perusahaan memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan, yang berupa perlin-dungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, peleceh-an atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
e. Informasi pelaksanaan tindaklanjut, disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identi-tasnya.
f. Perlindungan tersebut di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah.
g. Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas pelapor.
20. SANKSI
Insan Perusahan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai gratifikasi dalam pedoman ini, maka yang bersangkutan akan diproses pemeriksaan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan serta berpotensi dikenakan tindakan pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan sanksi pidana diperkecualikan/tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Insan Perusahaan berhak mendapatkan bantuan hukum dari perusahaan sesuai ketentuan selama menjalani proses hukum dengan perkara tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi oleh pihak/instansi yang berwenang.
Dalam hal insan perusahaan telah diputus bersalah dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka yang bersangkutan wajib menanggung segala konsekuensi hukum secara pribadi, termasuk mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses hukum tersebut.
21. PENUTUP
Pedoman Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi ini berlaku dan mengikat bagi seluruh insan perusahaan PT. Kawasan Industri Gresik.
Dengan mematuhi ketentuan gratifikasi sebagaimana dalam pedoman ini berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana korupsi.
22. DOKUMEN TERKAIT

Surat Keputusan Direksi Nomor 061/Kpts/Dir/2014 tanggal 24 Desember 2014 ten-tang Tim Pengendalian Gratifikasi.
Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi antara PT Semen Indo-nesia (Persero) Tbk., dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 3 Desember 2013

23. LAMPIRAN
Standar Biaya Pengganti Akomodasi Dan Trasportasi, Serta Rapat
Standar Biaya Pengganti Akomodasi Dan Transportasi
No Pejabat Akomodasi & Trans-portasi (Rp.)
1 Profesional 25.000.000,-
2 Menteri atau yang disetarakan 25.000.000,-
3 Eselon 1 atau yang disetarakan 20.000.000,-
4 Eselon 2 atau yang disetarakan 15.000.000,-
5 Eselon 3 kebawah atau yang disetara-kan 10.000.000,-
Standar Biaya Rapat Koordinasi Dengan Profesional Dan Instansi Pemerintah
No
Pejabat Biaya Rapat (Rp.)
1 Profesional atau yang disetarakan 2.500.000,-
2 Menteri atau yang disetarakan 2.500.000,-
3 Direksi atau yang disetarakan 2.000.000,-
4 Eselon 1, General Manager atau yang disetarakan 1.500.000,-
5 Eselon 2, Senior Manager atau yang disetarakan 1.250.000,-
6 Eselon 3 kebawah atau yang disetara-kan 1.000.000,-

Pelaporan Gratifikasi

KORESPONDEN INTERNAL
Nomor: XXX/HK-03/261030/X.20XX

Kepada : Yth. Direktur SDM & Hukum
Dari : Kadep. Hukum & GRC
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pengendalian Gratifikasi

Dengan hormat,

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Program Pengendalilan Gratifikasi di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., bersama ini disampaikan laporan pengendalian gratifikasi pada tahun 20XX :

Penerimaan Gratifikasi
No. PENERIMA PEMBERI GRATIFIKASI TIN-DAKLANJUT
Nama, jab-atan Nama, Pekerjaan & Hub. dg Penerima Nama, Bentuk/ Jenis, Nilai (Rp.) Tempat, Waktu & Kegiatan Status Gratifikasi, Keterangan
1
2
3
4
Pemberi Gratifikasi
No. PEMBERI PENERIMA GRATIFIKASI TIN-DAKLANJUT
Nama, jab-atan Nama, Pekerjaan & Hub. dg Pemberi Nama, Bentuk/ Jenis, Nilai (Rp.) Tempat, Waktu & Kegiatan Status Gratifikasi, Keterangan
1
2
3
4
Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.

Gresik, ………………………….
Koord. Tim Pengendalian Gratifiksi

(……………………………………..)

Formulir Gratifikasi

( …………………………….. )

Catatan:
Lembar ini dibuat dalam 2 rangkap, rangkap pertama untuk TPG dan rangkap kedua untuk Pelapor.
* Beri tanda chek (V) pada kolom yang sesuai.
** Isi dengan nilai penerimaan sesuai mata uang yang diterima atau nilai equivalensi jika penerimaan
dalam bentuk bukan uang.

Laporan Gratifikasi